Lewati ke konten
Sumawa News
Sunday, 22 November 2026
HEADLINE NEWSBerita terbaru

KPK Ungkap Pengadaan HT Karhutla Diduga Dikorupsi dalam Kasus Dana BNPB

KPK mengungkap pengadaan HT untuk penanganan karhutla termasuk dalam pengadaan BNPB yang diduga dikorupsi. Penyidik masih mendalami dokumen dan proyek lain.

Personel gabungan dalam kesiapsiagaan penanganan karhutla yang melibatkan BNPB.
Personel gabungan mengikuti kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan. KPK mengungkap pengadaan alat komunikasi HT untuk penanganan karhutla termasuk dalam proyek BNPB yang diduga dikorupsi.
BagikanFacebookWhatsAppX
banner 468x60

JAKARTA (sumawanews.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa pengadaan alat komunikasi berupa handy talky atau HT untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk dalam proyek pengadaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diduga dikorupsi.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pengadaan HT tersebut berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla dan menjadi salah satu bagian dari penggunaan Dana Siap Pakai BNPB yang saat ini tengah disidik.

banner 336x280

Baca juga: Prabowo Setujui Bantuan Asing untuk Tangani Karhutla, BNPB Mulai Petakan Kebutuhan

Pengadaan Lain Masih Didalami

KPK menegaskan dugaan penyimpangan tidak hanya berkaitan dengan pengadaan HT.

Penyidik masih menelusuri dokumen pengadaan barang dan jasa lain yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Achmad Taufik menyebut rincian tambahan belum dapat dibuka ke publik karena proses pendalaman masih berlangsung.

Lima Orang Sudah Jadi Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.

Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka antara lain Bima Setiawan, yang pernah menjadi tenaga ahli Kepala BNPB dan merupakan adik mantan Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Empat tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.

Nilai Pengadaan Capai Sekitar Rp148 Miliar

Dalam pengembangan perkara, KPK menduga BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024–2026.

Sebagian penyedia tersebut diduga memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan.

Total nilai pengadaan yang sedang didalami penyidik diperkirakan mencapai sekitar Rp148 miliar.

KPK juga menduga dana dari pengadaan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham. Namun, dugaan itu masih berada dalam proses penyidikan dan harus dibuktikan lebih lanjut.

Personel BNPB dan unsur gabungan mengikuti kesiapsiagaan penanganan karhutla
Kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan melibatkan personel gabungan.

KPK Sita Barang Bukti Rp5,47 Miliar

KPK sebelumnya menyita barang bukti dengan nilai total sekitar Rp5,47 miliar.

Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, emas fisik, tabungan emas, hingga aset kripto.

Penyidik juga telah menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan BNPB, termasuk ruang Kepala BNPB, pada 14–15 Oktober 2026.

Dana Kebencanaan Jadi Sorotan

Perkara ini menjadi perhatian karena dana yang diduga diselewengkan berasal dari Dana Siap Pakai, yakni dana yang digunakan untuk mendukung respons cepat terhadap kondisi darurat dan bencana.

Pengadaan HT sendiri memiliki fungsi penting dalam operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya untuk koordinasi personel di lapangan.

Dalam situasi karhutla, komunikasi antarpetugas menjadi krusial karena operasi dapat melibatkan tim darat, pemadam, TNI, Polri, relawan, hingga tim udara di wilayah yang luas.

Karena itu, dugaan penyimpangan pengadaan alat komunikasi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap efektivitas penanganan bencana apabila terbukti terjadi.

Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama BNPB
Rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

KPK Masih Buka Kemungkinan Perkara Berkembang

KPK menyatakan penyidikan masih berlangsung dan belum menutup kemungkinan adanya pengadaan lain maupun pihak lain yang terlibat.

Penyidik juga terus memeriksa aliran dana, keterkaitan antarpenyedia, serta dokumen pengadaan selama periode 2024–2026.

Baca juga: OTT Bupati Klaten Naik Penyidikan, KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Dalami 5 Klaster Dugaan Korupsi

Dengan berkembangnya penyidikan dari dugaan suap menjadi pengadaan alat pendukung penanganan karhutla, perkara ini berpotensi meluas seiring temuan baru penyidik. (R1)

banner 336x280