JAKARTA (sumawanews.com) – Presiden Prabowo Subianto menyetujui penerimaan bantuan dari negara-negara sahabat untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan yang masih meluas di sejumlah daerah.
Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan persetujuan Presiden telah diberikan dan pembahasan kini masuk ke tahap teknis yang dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Pemerintah belum mengumumkan seluruh negara maupun jenis bantuan yang akan diterima karena BNPB masih menghitung kebutuhan lapangan dan mencocokkannya dengan kemampuan penanganan yang sudah tersedia di dalam negeri.
BNPB Petakan Aset Dalam Negeri Terlebih Dahulu
Kepala BNPB yang baru dilantik, Letjen TNI Kristomei Sianturi, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menghimpun seluruh aset penanganan yang dimiliki pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BNPB.
Langkah itu dilakukan sebelum menentukan jenis bantuan internasional yang perlu dipercepat penggunaannya.
Kristomei menegaskan penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada BNPB. Menurutnya, pemerintah daerah, kementerian, TNI, Polri hingga masyarakat perlu bergerak bersama karena skala kebakaran telah meluas.
Malaysia dan Singapura Tawarkan Bantuan
Reuters melaporkan Malaysia sebelumnya menawarkan bantuan berupa helikopter, pesawat dan personel untuk mendukung operasi pemadaman.
Singapura juga telah menyampaikan kesiapan membantu Indonesia menghadapi krisis asap dan kebakaran hutan.
Pemerintah Indonesia saat ini masih mengoordinasikan bentuk bantuan mana yang dapat segera digunakan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.
Media Indonesia juga melaporkan kesiapan Malaysia mengirim personel sebagai bagian dari dukungan penanganan karhutla setelah pemerintah Indonesia membuka ruang menerima bantuan asing.
Ada Mekanisme ASEAN untuk Kabut Asap Lintas Batas
Arrmanatha menjelaskan ASEAN memiliki mekanisme kerja sama melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution.
Mekanisme tersebut dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antarnegara dalam menghadapi kebakaran dan kabut asap lintas batas.
Persoalan karhutla Indonesia telah berdampak hingga ke negara tetangga. Kabut asap dilaporkan mencapai Malaysia, Singapura dan Timor-Leste serta memicu gangguan kualitas udara dan aktivitas masyarakat.
Karhutla Terparah dalam Lebih dari Satu Dekade
Reuters menyebut kebakaran hutan Indonesia tahun ini sebagai yang paling parah sejak 2015.
Kondisi kering berkepanjangan yang dipengaruhi El Niño membuat hutan dan lahan gambut lebih mudah terbakar.
Lebih dari 283 ribu kasus gangguan pernapasan tercatat di tujuh provinsi terdampak, sementara kebakaran diperkirakan telah merusak ratusan ribu hektare lahan.
Pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel dan puluhan pesawat untuk pemadaman, water bombing serta operasi modifikasi cuaca.
BNPB juga terus menjalankan operasi darat dan udara di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Prabowo Sebelumnya Perintahkan Penanganan Intensif
Sebelum menyetujui penerimaan bantuan asing, Presiden Prabowo telah beberapa kali memerintahkan percepatan penanganan karhutla.
Pada 14 Oktober, Presiden meminta penanganan kebakaran di kawasan Tanjung Puting mendapat perhatian khusus.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan operasi darat, operasi udara, pembangunan titik bor dan modifikasi cuaca di berbagai daerah terdampak.
Pada Agustus lalu, Prabowo bahkan turun langsung meninjau kawasan terbakar di Kubu Raya, Kalimantan Barat, serta memimpin rapat penanganan karhutla untuk memastikan operasi pemadaman berjalan efektif.
Bantuan Asing Bisa Perkuat Operasi Udara
Masuknya bantuan internasional berpotensi memperkuat kemampuan pemadaman, terutama untuk kebakaran lahan gambut yang sulit dikendalikan hanya melalui operasi darat.
Aset seperti helikopter water bombing, pesawat pemantau, peralatan pemadaman serta personel berpengalaman dapat membantu operasi yang sudah berjalan.
Namun, BNPB menegaskan bantuan akan digunakan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan tidak menggantikan kapasitas nasional.
Dengan kondisi kebakaran yang masih berlangsung di berbagai wilayah serta kabut asap mulai berdampak lintas negara, keputusan menerima bantuan asing menjadi salah satu langkah penting pemerintah untuk mempercepat pengendalian karhutla sebelum kondisi semakin meluas. (R1)
Baca juga
Sumber: Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Reuters, BNPB, Sekretariat Presiden, Detik, Media Indonesia.
