Lewati ke konten
Sunday, 22 November 2026
EKONOMI & BISNISBerita terbaru

Menhaj Dorong Revisi UU Dana Haji, Pengelolaan BPKH Ingin Lebih Optimal

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf mendorong revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji untuk memperkuat BPKH, meningkatkan nilai manfaat dan menekan risiko investasi.

Menteri Haji dan Umrah dalam media briefing penyelenggaraan haji
Media briefing penyelenggaraan haji dan umrah. (Dok. foto yang disediakan redaksi)
BagikanFacebookWhatsAppX

Oleh R1

JAKARTA (sumawanews.com) – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mendorong revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji untuk memperkuat peran Badan Pengelola Keuangan Haji.

Penguatan tersebut dinilai penting agar dana haji dapat dikelola lebih optimal sekaligus memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada jemaah.

Irfan menyampaikan gagasan tersebut dalam 8th International Hajj Fund Forum di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dana Haji Diusulkan Jadi Restricted Fund

Irfan menekankan dana haji harus tetap digunakan dalam koridor kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.

Konsep tersebut disebut sebagai restricted fund, yakni dana yang penggunaannya dibatasi secara khusus untuk kebutuhan yang berkaitan dengan haji.

Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang berasal dari setoran calon jemaah.

Diversifikasi Investasi Perlu Diperkuat

Kemenhaj juga menyoroti pentingnya diversifikasi investasi.

Dana haji tidak seharusnya terkonsentrasi pada satu instrumen investasi karena dapat meningkatkan risiko.

Penyebaran investasi dinilai dapat membantu mengurangi risiko sekaligus membuka peluang memperoleh nilai manfaat yang lebih besar.

BPKH sebelumnya juga menegaskan perlunya pengelolaan dana haji yang berkelanjutan di tengah meningkatnya biaya penyelenggaraan dan ketidakpastian ekonomi global.

Nilai Manfaat untuk Jemaah

Pengelolaan dana haji memiliki pengaruh langsung terhadap biaya yang dibayarkan jemaah.

Sebagian biaya penyelenggaraan haji selama ini ditopang oleh nilai manfaat hasil pengelolaan dana BPKH.

Karena itu, peningkatan kinerja investasi dapat membantu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dana dan kemampuan jemaah membayar biaya perjalanan.

Revisi Dibahas di DPR

Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji saat ini tengah menjadi bagian dari pembahasan bersama DPR.

Pemerintah berharap perubahan aturan dapat memberikan ruang yang lebih kuat kepada BPKH dalam mengembangkan investasi, tetapi tetap dalam prinsip kehati-hatian dan transparansi.

Pembahasan tersebut menjadi penting karena pengelolaan dana haji tidak hanya menyangkut keberangkatan jemaah saat ini, tetapi juga keberlanjutan dana bagi jutaan calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu. (R1)

Sumber: Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, BPKH, NU Online, Akurat.co.

Exit mobile version