Oleh Redaksi
JAKARTA (sumawanews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana.
Dalam perkembangan terbaru, KPK menyatakan telah mengamankan uang tunai sekitar Rp3,3 miliar. Penyidik juga menyita logam mulia seberat ratusan gram dan menemukan aset kripto yang nilai serta kepemilikannya masih didalami.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk menelusuri aset kripto tersebut. Karena proses penyidikan masih berjalan, nilai pasti dan pihak yang terkait dengan aset itu belum diumumkan secara final.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka
Operasi tangkap tangan dilakukan pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sebanyak 14 orang diamankan dalam kegiatan tersebut. Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dan menahan mereka untuk kepentingan penyidikan.
Kelima tersangka itu adalah Gabriel Purwaka Sigit, pejabat BNPB yang disebut menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan sekaligus pejabat pembuat komitmen; Bima Setiawan dan Richard Erlangga yang disebut sebagai tenaga ahli Kepala BNPB; serta dua pihak swasta, Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarin.
Bima juga disebut sebagai adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. KPK menegaskan penanganan perkara didasarkan pada dugaan perbuatan masing-masing pihak, bukan hubungan keluarga atau latar belakang mereka.
Sekretaris Utama BNPB Rustian termasuk pihak yang sempat diamankan dalam OTT, tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan status setiap orang ditentukan berdasarkan kecukupan bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan awal.
Dugaan pengondisian Dana Siap Pakai ditelusuri sejak 2022
KPK menduga penyalahgunaan DSP di BNPB bukan hanya terjadi pada satu kegiatan. Penyidik tengah mendalami dugaan praktik yang berlangsung sejak 2022, termasuk pengondisian penyedia barang atau jasa serta penggunaan sebagian anggaran untuk kepentingan pribadi.
Menurut keterangan KPK yang diberitakan ANTARA, Richard diduga memanfaatkan posisinya untuk melakukan pendekatan kepada sejumlah vendor. Bima juga diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai ketentuan, khususnya pada kegiatan yang memakai Dana Siap Pakai.
KPK menyebut perkara ini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dan suap. Namun, rincian proyek, nilai keseluruhan pengadaan, pembagian peran tiap tersangka, dan potensi kerugian negara masih menjadi bagian dari penyidikan.
Mengapa Dana Siap Pakai penting diawasi?
Dana Siap Pakai disediakan pemerintah untuk digunakan dalam keadaan darurat bencana. Karakter anggaran yang harus dapat dicairkan dan digunakan dengan cepat membuat pengawasan menjadi sangat penting: kecepatan respons tetap harus berjalan bersama dokumentasi, transparansi pengadaan, dan pengendalian konflik kepentingan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena anggaran kebencanaan berhubungan langsung dengan kebutuhan warga pada masa darurat. Dugaan penyimpangan dapat memengaruhi ketersediaan bantuan, layanan evakuasi, logistik, dan pemulihan masyarakat terdampak.
Proses hukum masih berada pada tahap penyidikan. Penetapan tersangka bukan putusan bersalah, dan seluruh pihak berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber berita
- ANTARA: KPK sita sekitar Rp3,3 miliar terkait OTT BNPB
- ANTARA: Tenaga ahli Kepala BNPB diduga mendekati vendor
- Bisnis.com: Barang bukti uang, kripto, dan logam mulia
Baca juga: Bersihkan Lingkungan dari Narkotika, Tim Gabungan Gerebek Lokasi Nyabu di Berastagi
