Lewati ke konten
Sumawa News
Sunday, 22 November 2026
EKONOMI & BISNISBerita terbaru

Gangguan BBM Meluas ke 11 Provinsi, Sumatera Utara Masuk Daftar Pemantauan Ombudsman

Ombudsman RI menemukan gangguan pelayanan BBM di 11 provinsi termasuk Sumatera Utara. Persoalan meliputi antrean panjang, stok kosong dan waktu tunggu hingga tiga jam.

Paparan kondisi antrean BBM di sejumlah daerah Indonesia.
Paparan kondisi antrean BBM di sejumlah wilayah Indonesia dalam dokumentasi yang digunakan untuk berita ini. Ombudsman RI menemukan gangguan pelayanan BBM di 11 provinsi, termasuk Sumatera Utara. (Foto: Dok. ANTARA)
BagikanFacebookWhatsAppX
banner 468x60

Oleh R1

JAKARTA (sumawanews.com) — Gangguan distribusi dan pelayanan bahan bakar minyak tidak hanya terjadi di satu daerah. Ombudsman Republik Indonesia mencatat persoalan tersebut ditemukan di sedikitnya 11 provinsi, termasuk Sumatera Utara.

banner 336x280

Ombudsman memperoleh 25 informasi awal terkait pelayanan BBM hingga 13 Oktober 2026. Provinsi yang masuk pemantauan meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Jawa Barat.

Masuknya Sumatera Utara dalam daftar tersebut menjadi perhatian karena BBM memiliki pengaruh langsung terhadap transportasi, distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Antrean dan Gangguan Distribusi

Gangguan pasokan yang berlangsung lama dapat meningkatkan waktu perjalanan dan biaya operasional kendaraan, termasuk kendaraan distribusi barang.

Di sejumlah daerah, gangguan pelayanan menyebabkan antrean kendaraan dalam skala besar. Di Bali, antrean terjadi setelah proses distribusi terganggu akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM.

Pemerintah menyatakan stok nasional tetap tersedia, sementara persoalan berada pada proses distribusi ke SPBU. Ombudsman kemudian memerintahkan kajian cepat terhadap antrean BBM di Bali karena kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas pariwisata dan perekonomian daerah.

Stok Nasional dan Ketersediaan di Daerah

Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok nasional tidak selalu berarti BBM tersedia dengan lancar bagi masyarakat di setiap daerah.

Masalah dapat terjadi di bagian distribusi, transportasi hingga penyaluran dari terminal BBM menuju SPBU. Karena itu, Ombudsman mendorong evaluasi yang tidak hanya melihat jumlah kuota nasional, tetapi juga memastikan pasokan sampai ke masyarakat tepat waktu.

Dampak bagi Sumatera Utara

Gangguan BBM berpotensi menimbulkan efek lanjutan apabila berlangsung dalam waktu lama. Transportasi barang dapat mengalami keterlambatan, sementara masyarakat harus menghabiskan waktu lebih lama untuk memperoleh bahan bakar.

Bagi Sumatera Utara yang memiliki aktivitas perdagangan dan transportasi antardaerah cukup besar, distribusi BBM menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga kelancaran kegiatan ekonomi.

Pemerintah, Pertamina, BPH Migas dan pemerintah daerah perlu memastikan persoalan distribusi segera ditangani dan tidak berkembang menjadi gangguan pelayanan berkepanjangan. (R1)

Sumber

banner 336x280