Lewati ke konten
Sumawa News
Sunday, 22 November 2026
HEADLINE NEWSBerita terbaru

DKPP Terima 5 Aduan terhadap KPU Terkait Pencalonan Gibran, Proses Akan Dibuka ke Publik

DKPP menerima lima aduan terkait dugaan pelanggaran etik KPU dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka dan berjanji membuka proses penanganannya kepada publik.

Tokoh berseragam menyampaikan keterangan dalam isu penyelenggaraan pemilu.
Dokumentasi tokoh pemerintahan dalam pemberitaan terkait penyelenggaraan pemilu. DKPP menerima lima aduan terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: dokumentasi)
BagikanFacebookWhatsAppX
banner 468x60

Oleh R1

JAKARTA (sumawanews.com) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima total lima aduan yang berkaitan dengan proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

banner 336x280

Aduan tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang memuat pertimbangan mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan Gibran.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan lembaganya akan mengedepankan prinsip keterbukaan agar publik dapat mengikuti perkembangan seluruh aduan tersebut.

Lima Aduan Masuk Bertahap

Dua aduan pertama diterima DKPP pada 8 dan 9 Oktober 2026.

Keduanya telah menjalani proses verifikasi administrasi pada 13 Oktober.

Dua aduan tambahan masuk pada 13 Oktober, masing-masing disampaikan oleh dua pengacara dan seorang pengadu lainnya.

Aduan kelima diterima pada 14 Oktober dari sejumlah pihak yang berasal dari organisasi, partai politik dan kelompok masyarakat.

Ketua dan Anggota KPU Diadukan

Dalam sejumlah laporan tersebut, pihak yang diadukan adalah Ketua dan anggota KPU RI.

Para pengadu mempersoalkan proses penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Namun, masuknya laporan ke DKPP belum berarti bahwa pihak yang diadukan telah terbukti melanggar kode etik. DKPP masih harus menjalankan tahapan pemeriksaan sesuai prosedur.

Masuk Tahap Verifikasi

Aduan yang diterima akan terlebih dahulu menjalani verifikasi administrasi.

Jika memenuhi persyaratan formil, laporan kemudian dilanjutkan ke verifikasi materiel untuk memeriksa alat bukti serta keterkaitannya dengan pokok aduan.

Baru setelah tahap tersebut selesai, perkara dapat dilanjutkan ke proses persidangan etik apabila memenuhi syarat.

DKPP Janji Transparan

Heddy menegaskan keterbukaan akan menjadi prinsip dalam penanganan lima aduan tersebut.

Hal itu dinilai penting mengingat perkara berkaitan dengan proses pencalonan dalam pemilu presiden dan telah menjadi perhatian publik.

Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil verifikasi administrasi dan materiel terhadap masing-masing laporan.

Sampai proses pemeriksaan selesai, status perkara tetap berada pada tahap pengaduan etik dan belum merupakan putusan bahwa penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran. (R1)

Sumber: Ketua DKPP Heddy Lugito, DKPP RI, Tirto, dan IDN Times.

banner 336x280