Oleh R1
JAKARTA (sumawanews.com) – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kembali memunculkan wacana perubahan sistem pemilihan anggota DPR.
Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan konsep daerah pemilihan nasional sebagai salah satu mekanisme untuk mengakomodasi suara pemilih yang selama ini tidak berubah menjadi kursi DPR.
Namun, PKS tetap ingin mempertahankan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan pemilih menentukan calon legislatif secara langsung.
Menampung Suara yang Tidak Jadi Kursi
Dalam sistem yang berlaku saat ini, sebagian suara pemilih dapat tidak menghasilkan kursi ketika jumlah suara sebuah partai di satu daerah pemilihan tidak mencukupi untuk memperoleh mandat.
PKS melihat dapil nasional dapat menjadi mekanisme tambahan agar sebagian suara tersebut tetap memiliki peluang dikonversi menjadi kursi.
Skema itu bukan berarti seluruh anggota DPR dipilih melalui dapil nasional. Dapil konvensional tetap digunakan, sementara dapil nasional menjadi mekanisme tambahan dalam perhitungan kursi.
PKS Tetap Pertahankan Sistem Terbuka
Salah satu isu utama dalam revisi UU Pemilu adalah pilihan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Dalam sistem terbuka, pemilih dapat memilih calon legislatif secara langsung. Sementara dalam sistem tertutup, pemilih memilih partai dan partai memiliki kewenangan lebih besar dalam menentukan siapa yang memperoleh kursi.
PKS menyatakan konsep dapil nasional dapat dipadukan dengan proporsional terbuka sehingga pilihan langsung masyarakat tetap dipertahankan.
BRIN Ingatkan Risiko Kedua Sistem
Peneliti politik BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai baik sistem terbuka maupun tertutup memiliki risiko masing-masing.
Sistem terbuka dapat meningkatkan kompetisi antarcalon dan membuka ruang politik uang.
Sebaliknya, sistem tertutup berpotensi memperbesar dominasi elite partai dalam menentukan siapa yang duduk di parlemen.
Karena itu, pembahasan RUU Pemilu tidak hanya menyangkut bentuk sistem, tetapi juga bagaimana menjaga representasi pemilih sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan di internal partai.
RUU Pemilu Jadi Agenda Politik Penting
Revisi UU Pemilu akan menentukan banyak aspek penyelenggaraan pemilu mendatang, mulai dari sistem pemilihan, pembagian daerah pemilihan hingga mekanisme konversi suara menjadi kursi.
Setiap perubahan berpotensi memengaruhi strategi partai politik maupun cara masyarakat memilih wakilnya.
Pembahasan karena itu diperkirakan akan menjadi salah satu agenda politik penting di DPR menjelang persiapan Pemilu 2029. (R1)
Sumber: PKS, Liputan6, peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati, dan Akurat.co.



