Oleh R1
JAKARTA (sumawanews.com) – Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Kamis (15/10/2026), di tengah rangkaian perombakan sejumlah posisi strategis pemerintahan.
Kristomei menggantikan Letjen TNI Suharyanto sebagai pucuk pimpinan BNPB.
Pergantian tersebut berlangsung ketika pemerintah tengah menghadapi peningkatan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Perubahan kepemimpinan BNPB menjadi salah satu bagian penting dari penyesuaian kabinet dan lembaga yang dilakukan pemerintah pada Oktober 2026.
Dipanggil ke Istana Sejak Pagi
Sebelum pelantikan berlangsung, Kristomei telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.00 WIB.
Ia mengatakan menerima undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Kamis pagi untuk hadir menghadap Presiden.
Saat itu, Kristomei belum menyebut secara terbuka jabatan yang akan diberikan kepadanya dan hanya menyatakan siap menerima penugasan sebagai prajurit.
Perombakan Tidak Hanya di BNPB
Pergantian Kepala BNPB menjadi bagian dari rotasi yang lebih luas pada hari yang sama.
Sejumlah posisi penting juga mengalami perubahan, termasuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Wakil Panglima TNI, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertanian serta pimpinan badan pemerintahan lainnya.
Perombakan tersebut menunjukkan pemerintah melakukan penyesuaian struktur pada sektor pertahanan, penanggulangan bencana dan pengelolaan sumber daya alam secara bersamaan.
Tantangan Karhutla Menanti
Kristomei langsung menghadapi tantangan besar di awal masa jabatannya.
Kebakaran hutan dan lahan sedang terjadi di berbagai daerah, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Asap karhutla telah berdampak terhadap kualitas udara, transportasi dan aktivitas masyarakat.
Sebagai Kepala BNPB baru, Kristomei akan berperan dalam koordinasi nasional penanganan bencana, termasuk penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri dan lembaga teknis.
Pergantian kepemimpinan BNPB karena itu akan menjadi salah satu kebijakan yang diawasi publik dalam penanganan krisis karhutla yang masih berlangsung. (R1)
Sumber: Reuters, Katadata, Istana Kepresidenan, dan Pemerintah RI.



